Sambangi Yogyakarta, Komisi V DPR Tinjau Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi Jelang Nataru 2023
Anggota Komisi V DPR RI Sudewo saat pimpinan tim rombongan kunker spesifik ke Kota Gudeg dalam persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan mudik NATARU 2022/2023 di Yogyakarta, Rabu (30/11/2022). Foto: Devi/Man
Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpin Anggota Komisi V DPR RI Sudewo meninjau fasilitas Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) dan Stasiun Kereta Api Bandara Kulon Progo dalam rangka kesiapan infrastruktur dan transportasi libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.
"Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan menginventarisir permasalahan-permasalahan yang mungkin masih ada pada berbagai infrastruktur dan transportasi, khususnya Provinsi DI Yogyakarta dalam menyongsong libur Natal dan Tahun Baru 2023 nanti, sehingga dapat diantisipasi sedini mungkin," tutur Sudewo di Provinsi DIY, Rabu (30/11/2022).
Dikatakannya, tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja tersebut adalah dalam rangka melaksanakan sebagian fungsi dan tugas Dewan, khususnya yang berkaitan dengan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (3) huruf f Tata Tertib DPR RI, hasil kunjungan kerja ini akan dilaporkan dalam Rapat Komisi dan dijadikan bahan pembahasan dalam Rapat Kerja dan RDP dengan Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI untuk ditentukan tindak lanjutnya.
"Dalam kunjungan kerja ini, kita harapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para Anggota Dewan dan pihak terkait, untuk memastikan bahwa proses persiapan infrastruktur dan angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 telah mulai dijalankan dengan baik dan semaksimal mungkin, sehingga kelak tidak mengalami kendala yang berarti bagi masyarakat di Yogyakarta," ucapnya.
Sudewo mengatakan, Komisi V DPR RI berharap kepada semua pihak baik pemerintah dan juga stakeholders terkait di Provinsi DI Yogyakarta yakni jajaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Jajaran Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR, Basarnas, BMKG, dan Direksi BUMN agar selalu meningkatkan perannya masing-masing. (dep/aha)
